Megawati Bertemu Prabowo Usai Lebaran, Disusul Ketua-ketua Partai Lainnya

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai Lebaran mendatang. Tak hanya dengan Prabowo, Megawati juga bakal bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik lainnya.

"Jadi pertemuan dalam tradisi PDIP bukan hanya dengan Pak Prabowo. Tapi juga dengan Ketua Parpol lain," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto  saat ditemui di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta pada Rabu (19/4).

Hasto memastikan bahwa Megawati tidak akan menggelar open house atau silaturahmi Lebaran pada Idulfitri tahun ini. Namun, Megawati dipastikan bakal tetap menerima kunjungan para ketua umum partai politik serta kolega terdekat, termasuk dari Presiden Joko Widodo. "Tentu sebagaimana tradisi Idulfitri meski Ibu Mega tidak open house. Mohon maaf. Tapi tentu bertemu dengan para pimpinan partai," kata Hasto.

Hasto pun menyebut kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi biasa dalam momentum lebaran. Ia juga memastikan pertemuan itu tidak akan membahas terkait situasi politik terkini termasuk soal peluang koalisi PDIP dengan partai-partai lain. "Kami tidak ingin mencampuradukkan antara momentum Idulfitri dengan momentum politik untuk 2024. Idulfitri betul-betul membangun spiritualitas bangsa dan idul fitri ini sudah menjadi kultur bangsa," tuturnya.

Mengenai waktu kapan Megawati akan menerima kunjungan Prabowo dan ketum partai politik lainnya itu, Hasto tak merincinya. Ia mengatakan partainya masih menunggu keputusan pemerintah mengenai Hari Raya Idulfitri. "Ya tentu saja pada saat lebaran kita masih menunggu keputusan pemerintah kapan secara resmi Hari Raya Lebaran itu, apakah Jumat atau Sabtu. Dan tentu saja nanti saya bertanggung jawab sebagai penerima tamu pada saat beberapa pimpinan partai itu bersilaturahmi dengan Ibu Mega," jelas Hasto.

Terkait pembahasan dinamika politik antar partai termasuk soal Koalisi Besar, Hasto mengatakan hal itu akan dilakukan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani seperti yang sebelumnya sudah ditugaskan oleh Megawati. "Desain untuk bertemu dengan para ketum partai sebagaimana sebelumnya Ibu Mega menugaskan mbak Puan Maharani. Hanya pada saat Idulfitri ini berbeda karena nanti Ibu Mega juga akan menerima dalam rangkaian Idulfitri, beberapa ketua umum parpol," jelasnya.

Mengenai dinamika politik, terutama Pemilihan Presiden (Pilpres), Hasto menyatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mempersiapkan calon presiden (capres) yang kokoh secara ideologi dan merupakan pemimpin yang visioner. "Yang dicari oleh Bu Megawati dan dipersiapkan oleh Bu Mega itu pemimpin yang kokoh secara ideologi, pemimpin yang visioner, pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang punya kemampuan profesional, tetapi sekaligus memahami kehendak rakyat," ucap Hasto.

Ia menegaskan bahwa Megawati memilih capres tidak didasarkan kepada citra yang dibangun tokoh. "Kami sudah banyak belajar ketika pemimpin hanya basisnya elektoral, pencitraan. Yang diperlukan itu bukan sosok yang dari tampang nya keren, ganteng, punya visi, gelar nya banyak," ujar Hasto.

Akan tetapi, ketika disinggung mengenai kapan Megawati akan mengumumkan capres pilihannya, Hasto belum bisa memastikan hal tersebut. Dia hanya memberi sinyal bahwa partai berwarna merah itu bakal menggelar acara besar pada Juni 2023. "Ya, momen yang tepat tentu saja Ibu Mega yang nanti akan melihat, tetapi partai akan menyiapkan berbagai event. Misalnya, bulan Juni itu dari 1 Juni lahirnya Pancasila, 6 Juni lahirnya Bung Karno, 21 Juni wafatnya Bung Karno, dan tanggal 24 Juni kami mengadakan puncak konsolidasi dan puncak peringatan bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno Senayan," papar dia.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.