KKB Papua

KABAR DUKA: Empat Anggota TNI Tewas Saat Baku Tembak TNI vs KKB Papua

identitas anggota TNI yang ditemukan tewas di nduga setelah baku tembak dengan kkb papua adalah Pratu A, Pratu I, Pratu K, dan Prada S.

KOMPAS TV
Ilustrasi. Prajurit TNI yang dipersiapkan dalam operasi membebaskan Pilot Susi Air. yang disandera KKB Papua. 

TRIBUNJAMBI.COM, PAPUA - Baku tembak antara TNI vs KKB Papua di Nduga ternyata menewaskan empat orang.

Selain Pratu Miftahul Arifin, ada tiga orang lagi yang meninggal dunia di lokasi kejadian, di wilayah yang berada di Provinsi Papua Pegunungan itu.

Jumlah prajurit yang gugur saat operasi pembebasan pilot Susi Air itu telah dikonfirmasi oleh Kolonel Kav Herman Taryaman, yang menjabat Kapendam XVII/Cenderwasih.

Dia menyebut semua anggota TNI itu telah dievakuasi dari lokasi, dan kini dibawa ke RSUD Timika.

"Tim Gabungan TNI Polri menemukan 4 Prajurit TNI termasuk Pratu Miftahul Arifin dengan kondisi meninggal dunia," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/4/2023) malam, dikutip dari Tribun-Papua.com.

Dia menjelaskan, identitas anggota TNI yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa itu adalah Pratu A, Pratu I, Pratu K, dan Prada S.

"Keempat prajurit tersebut telah dievakuasi ke RSUD Timika yang berada dalam wilayah Kabupaten Mimika," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.

Kebijakan itu menyusul serangan KKB pada 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, pada Sabtu (15/4/2023).

"Dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo Margono di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023

Gunakan Pendekatan Berbeda

Menyikapi peristiwa di Papua yang semakin banyak menelan korban jiwa, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo agar segera menghentikan operasi siaga tempur.

Anggota Koalisi Masyarkat Sipil yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, hal itu juga ditujukan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar bisa menyuarakan penghentian operasi tersebut.

"Hentikan operasi tempur dan pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi keamanan di Papua," ujar Julius Ibrani, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4/2023), dikutip dari Kompas.com.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved